Jenis Perizinan

Dibawah ini adalah jenis-jenis perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP

Bupati mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP

Pelayanan Perizinan yang didelegasikan meliputi :

  1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  4. Izin Prinisp Penggabungan perusahaan penanaman Modal;
  5. Izin Usaha berbagai sektor usaha;
  6. Izin Lokasi, pemanfaatan penggunaan tanah;
  7. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
  8. Izin Usaha Industri (IUI);
  9. Tanda Daftar Industri (TDI);
  10. Izin Gangguan (HO);
  11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  12. Izin Reklame;
  13. Izin Usaha pengangkutan;
  14. Izin Usaha Jasa Konstruksi
  15. Izin Usaha Penggulangan Padi, Huller dan penyosohan beras;
  16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  17. Izin Usaha Perikanan;
  18. Izin Usaha Peternakan;
  19. Izin Edar Produksi dan edar pakan dan/atau bukan pakan;
  20. Izin Usaha Pembuatan, Penyediaan dan / atau pengadaan obat hewan;
  21. Izin Usaha Toko Modern;
  22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
  23. Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional;
  24. Izin Mendirikan Pasar Swasta;
  25. Izin Mendirikan SPBU dan SPBE;
  26. Izin Mendirikan Tempat Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan;
  27. Izin Mendirikan Puskesmas;
  28. Izin Operasional Puskesmas;
  29. Izin Mendirikan Klinik;
  30. Izin Operasional Klinik;
  31. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan kecuali Izin Prakter Dokter;
  32. Izin Mendirikan RSU Kls D dan Kls C;
  33. Izin Operasional RSU Kls D dan Kls C;
  34. Izin Mendirikan RS Khusus Kls C;
  35. Izin Operasional RS Khusus Kls C;
  36. Izin Penyelenggaraan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
  37. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
  38. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
  39. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
  40. Sertifikat Laik HygieneSanitasi Depot Air Minum;
  41. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
  42. Surat Terdaftar penyehat Tradisional;
  43. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
  44. Izin Mendirikan Penyiaran Radio;
  45. Izin Usaha Jasa Telekomunikasi Internet;
  46. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

 

Pelayanan Nonperizinan yang didelegasikan meliputi :

  1. Kemudahan pelayanan;
  2. Fasilitas Fiskal;
  3. Informasi;
  4. Penerbitan Surat Keterangan dalam proses pengurusan Izin;
  5. Penerbitan tanda daftar gudang;
  6. Penerbitan tanda daftar perusahaan;
  7. Penerbitan tanda daftar usaha peternakan;
  8. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba.

 

Pendelegasian wewenang pelayanan bidang perizinan, meliputi :

  1. Penerimaan dan pemrosesan permohonan izin yang diajukan sesuai dengan pelayanan dan menerbitkan produk izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pengembalian atau penolakan permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan;
  3. Penandatanganan surat keputusan tentang penetapan dan pemungutan retribusi izin
  4. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Penandatanganan pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin berdsarkan rekomendasi dari perangkat daerah teknis dan/atau berita acara tim teknis;
  6. Penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

 

Prosedur pelayanan perizinan, meliputi  tahap :

penerimaan permohonan dan berkas persyaratan administratif, pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi dan penyerahan izin,

keputusan pembatalan izin, keputusan pembekuan izin atau keputusan pencabutan izin yang dilakukan secara terpadu

 

Pembinaan dan Pengawasan Teknis serta pelaporan

Perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada DPMPTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan, monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan perizinan;

 

Perangkat daerah dimaksud adalah :

Perangkat daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan melaksanakan pembinaan teknis pemberian izin  (N0. 26 – 42 )

 

SOP PELAYNA PERIZINAN

JENIS PERIZINAN WAKTU (SOP) PELAKSANAAN
Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan

Izin Gangguan (HO)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Usaha Perdagangan (IUP)

Izin Usaha Industri (IUI)

Tanda Daftar Industri (TDI)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin Reklame

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Izin Mendirikan Perush. Pengangkutan

Izin Penggunaan Tanah Pengairan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

12 Hari

10 Hari

5 Hari

3 Hari

3 Hari

3 hari

3 Hari

7 Hari

5 Hari

5 Hari

7 Hari

3 Hari

5 s/d lebih dari 12 hari  ***

1s/d 3 hari

1 s/d 3 hari

Dapat ditunggu atau 1 hari

1 s/ 2 hari

1 s/d 2 hari

Dapat ditunggu atau 1 hari

1 s/d 4 hari

Dapat ditunggu atau 1 hari

Dapat ditunggu atau 1 hari

1 s/d 3 hari

1 hari

 

DPMPTSP Purbalingga © 2017 admin by allivsubiyanto Frontier Theme