Harapan Wakil Bupati Purbalingga pasca Peresmian Mal Pelayanan Publik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purbalingga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, Senin (20/02/2023). Peresmian serentak, bersama tujuh MPP lainnya di wilayah Jateng.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purbalingga diresmikan, meski sebelumnya sudah ada pelayanan di gedung yang beralamat di Jalan Mayjen. Sungkono KM 2 Selabaya Kalimanah, Purbalingga ini.

“MPP Purbalingga telah beroperasi sejak akhir tahun 2022. Hari ini peresmian bersama dengan lima MPP lainnya di Jateng,” kata Wakil Bupati Purbalingga, Sudono, Senin siang.

Saat ini, di MPP Purbalingga ada 20 instansi, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal. Jumlah jenis layanan dari 20 instansi itu, ada 350 jenis layanan.

Delapan OPD yang telah terintegrasi melakukan uji coba pelayanan dasar di MPP meliputi DPMPTSP, DPUPR, DLH, Dinkes, Dinhub, Dinperindag, Dinaker, dan Bakeuda. Sedangkan untuk instansi vertikal dan badan publik yang sudah terintegrasi adalah Kemenag, BPN, Kantor Pajak Pratama, BNNK, Loka POM Banyumas, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PDAM, dan BPD Jateng.

Sudono menyampaikan, tujuan dari pembangunan MPP adalah upaya meningkatkan pelayanan untuk mempermudah, dan mempercepat proses pelayanan. Oleh karena itu, beberapa instansi hadir dalam satu atap.

“Harapannya, bisa mempermudah pelayanan masyarakat, mempercepat, sehingga efektif dan efisien,” katanya.

Menpan-RB meresmikan tujuh MPP yakni Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Demak. Acara secara luring, berlangsung di Gedung MPP Kabupaten Sragen. Wakil Bupati Purbalingga, Sudono bersama jajarannya mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam sambutannya, MenPANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kinerja ASN tidak lagi dari proses, akan tetapi harus berdampak pada kepuasan masyarakat.

“Semua pelayanan kita lipat di MPP, MPP ini rumahnya. Dan saat ini sedang kita kembangkan via digital,” ujarnya.